Jayapura, – Dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Nasional 2025, seruan akan pentingnya transparansi dan akses informasi publik kembali menggema di seluruh penjuru negeri. Di Papua, momentum ini memiliki makna yang lebih mendalam—keterbukaan dipandang bukan hanya sebagai prinsip tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai fondasi rekonsiliasi dan keadilan sosial.
Sarlens Ayatanoi, Sekretaris Presidium Putra-Putri Pejuang PEPERA (P5) sekaligus Ketua Umum Forum Bela Negara Provinsi Papua, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak mendasar masyarakat, terutama di Papua yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Keterbukaan informasi adalah langkah awal untuk membangun Papua yang damai dan adil. Tanpa akses informasi yang jujur dan terbuka, masyarakat Papua akan terus merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka,” ujar Ayatanoi dalam keterangannya di Jayapura, Selasa (30/4).
Ia menambahkan bahwa dalam membangun bangsa, keterbukaan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter bangsa yang luhur, terutama melalui penghayatan nilai-nilai keagamaan yang benar.
“Satu hal terpenting adalah membangun kepercayaan yang benar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pemeluk agama seharusnya mencerminkan sikap dan peradaban yang mulia—tidak merugikan sesama manusia, tidak memaksakan kepentingan suku, golongan, atau kelompok tertentu,” ungkapnya.
Ayatanoi menegaskan bahwa apabila nilai-nilai luhur agama belum dijalankan dengan semestinya, maka diperlukan sebuah revolusi iman—sebuah gerakan kesadaran untuk menghidupkan kembali tujuan utama beragama, yaitu membawa kedamaian, keadilan, dan persatuan.
“Revolusi iman dibutuhkan agar umat beragama benar-benar menjadi penjaga bangsa ini dari segala pengaruh asing yang berpotensi memecah belah. Kita harus bangkit dan mempersiapkan anak-anak bangsa untuk mencapai Indonesia yang maju, berdaulat, dan hidup dalam keadilan sosial,” tambahnya.
Makna dan Relevansi Hari Keterbukaan Nasional di Papua:
1. Akses atas Informasi Dana Publik: Masyarakat berhak tahu bagaimana dana otonomi khusus dan anggaran pembangunan digunakan dan dialokasikan.
2. Keterlibatan Masyarakat Adat: Keterbukaan memberi ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan serta melindungi hak-hak kolektif mereka.
3. Perdamaian Berbasis Kejujuran: Keterbukaan terhadap informasi menyangkut keamanan, HAM, dan kebijakan negara adalah fondasi dalam membangun dialog yang jujur antara rakyat Papua dan pemerintah.
Sebagai penutup, Ayatanoi menyerukan agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa tidak menjadikan keterbukaan sekadar jargon, tetapi mengintegrasikannya dengan nilai spiritual dan nasionalisme yang tulus.
“Jika ingin Papua damai dan Indonesia kuat, kita harus jujur, terbuka, dan beriman secara benar. Hanya dengan itu kita bisa menjaga bangsa ini tetap utuh, berdaulat, dan sejahtera bagi semua,” tutupnya
